Namunpada Kongres Jambi 1999, HMI (DIPO) kembali ke kepada asas Islam. Namun demikian, HMI DIPO dan HMI MPO tidak bisa disatukan lagi, meski azasnya sudah sama-sama Islam. Perbedaan karakter dan tradisi keorganisasian yang sangat besar di antara keduanya, membuat kedua HMI ini sulit disatukan kembali.
PengurusHMI Badko Inbagteng 2009 - 2011 Ketua Umum: Ahmad Khoirul Umam Sekretaris Umum: Puji Hartoyo Bendahara Umum: Mashur Romansyah Bidang Perkaderan: - Muammar Taufiq (Koord) - Nur Aminah - Slamet - Andi Sulistiyanto Bidang Kajian Strategis: - Arfianto Purbolaksono (Koord) - I Fudhan Putra Arno - Supriyadi - Tamrin Bidang Media dan Informasi:
Berhasildan berguna adalah kriteria utama untuk menentukan apakah suatu ide itu benar atau tidak. (atau biasa disebut denga HMI-Dipo). Penambahan istilah MPO ini lahir saat menjelang kongres HMI XVI di Padang, Sumatera Barat tanggal 24-31 Maret 1986, HMI mengalami perpecahan internal sebagai akibat dari represi dari rezim Orde Baru yang
HMIsampai saat ini juga dualisme, ada HMI DIPO dan MPO. Dua-duanya lahir di masa Orde Baru, sebab pada masa Orba semuanya harus berazaskan Pancasila. Padahal, HMI adalah organisasi mahasiswa yang berlandaskan Islam. Tak pelak, pecahnya dua kubu yang membuat HMI dualisme hingga hari ini.
Vay Tiá»n Online Chuyá»n KhoáșŁn Ngay. ⊠Pada rangkai keempat tulisan bersambung ini, saya tidak akan menguraikan secara detail sebab-sebab kehadiran dan kemunculan HMI MPO. Sebab saya sudah menuliskan hal tersebut berdasarkan ingatan dan penuturan oleh tokoh pelopornya, yaitu Mohammad Chaeron, tulisan mana dapat ditemukan alamat link-nya di sini. Temukan di Di antara yang terkenal dari aktivis HMI MPO awal yaitu Eggi Sudjana, Tamsil Linrung, Ahmad Yani, Erwin Moeslimin, dan kemudian menyusul generasi sesudahnya seperti Ubedillah Badrun, Anies Baswedan, dan lain-lain. Mengapa HMI MPO muncul, padahal menurut tulisan saya sebelumnya, bukankah HMI sengaja didesain organik bersamaan kehadiran Republik Indonesia? Sementara HMI MPO dengan jelas dikenali sebagai suatu unsur sosial politik yang oposan terhadap negara. Bukankah ini suatu gejala yang melawan kodratnya sendiri, ataukah hal ini suatu penyimpangan dari model gerakan HMI awal? Adakah HMI MPO sebagai suatu ide memiliki silsilah gagasan dengan tokoh-tokoh utama HMI, dan siapa saja? Sebagaimana yang kita lihat realitasnya, HMI MPO sama sekali tidak membawa ideologi anti negara, apalagi anti Republik. Yang anti bagi HMI MPO ialah terhadap negara Orde Baru yang sudah menyalahi dari cita-cita demokrasi, yaitu negara yang harusnya tunduk pada kehendak dan kedaulatan rakyat, beralih menjadi negara otoriter. Negara Orde Baru dijalankan dengan penyelewengan fatal, hal mana negara ditempatkan berada di atas kedaulatan rakyat dan menentukan secara eksklusif dan represif kehendak rezim terhadap rakyat. Akibatnya bagi masyarakat dengan tradisi demokratis, bebas dan intelektual seperti HMI, hal tersebut tak bisa diterima. Masyarakat dan tokoh yang menentang aksi otoriter Orde Baru tersebut bukan hanya HMI, tapi beragam dengan basis dan aliran politik masing-masing. Salah satu yang mencuat yaitu kelompok Petisi 50. Kelompok Petisi 50 ini berisi tokoh-tokoh terkemuka, seperti Jenderal Purn AH Nasution bekas Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Mohammad Natsir bekas Ketua Umum Masyumi, Burhanuddin Harahap bekas Perdana Menteri, Hoegeng Imam Santoso bekas Kapolri, HR Dharsono, Ali Sadikin bekas Gubernur DKI, Abdul Madjid tokoh PNI, Chris Siner Key Timu, mantan Ketua Umum PMKRI, Judilhery Justam bekas tokoh mahasiswa pada peristiwa Malari 1974, dan masih banyak lagi. Belakangan, setelah kembali dari Australia dan aktif di Indonesia, Deliar Noer turut pula menggabungkan diri dalam setiap kegiatan kelompok Petisi 50. Negara Orde Baru telah menampakkan tendensi otoriternya saat konsolidasi dukungan politik dan legitimasinya makin besar dan sukses. Ketika Orde Baru berhasil memenangkan Golkar dan memangkas sekaligus memadatkan partai politik sehingga tinggal menjadi dua, yaitu PDI dan PPP, Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto makin tak terhentikan. Ditambah lagi, perhatian rakyat ditarik kepada isu sentral, yaitu pembangunan dan pentingnya meninggalkan model kehidupan politik era Orde Lama. Puncaknya yaitu kebijakan penyeragaman asas Pancasila terhadap setiap ormas pada 1980-an. Dalam hal ini, secara tak terelakkan menghantam juga HMI. HMI pun pecah menjadi dua kelompok kelompok yang mempertahankan asas Islam sebagaimana sejak semula HMI didirikan; dan kelompok yang menerima penggantian asas HMI menjadi Pancasila. Kelompok yang pertama, publik mengidentifikasinya sebagai HMI MPO, dan kelompok kedua lazim dikenal dengan sebutan HMI DIPO. MPO adalah akronim dari Majelis Penyelamat Organisasi. Adapun Dipo, dinisbatkan dengan kedudukan kantornya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Belakangan, kantor HMI Dipo pindah ke Jalan Sultan Agung Jakarta Selatan yang mengakibatkan dilematik bagi penyebutannya. HMI MPO, dari segi gagasan pemikiran keislaman, tidak jauh berbeda dengan HMI Dipo yang memiliki pertautan gagasan dengan pendiri HMI itu sendiri, yaitu Lafran Pane. Kedua HMI ini memiliki aspirasi yang sama tentang Muslim yang modernis, pemahaman Islam yang dinamis, dan aktif dalam setiap wilayah kehidupan, terutama dalam politik dan kebudayaan. Apa yang membedakan dari kedua HMI ini dari segi pemahaman dan pandangan hanya terbatas pada sikap terhadap Orde Baru. Dan soal ini merupakan pilihan sikap politik, tapi kemudian ditunjang oleh doktrin pemahaman Islam yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan akibat dari pilihan politik tersebut. Akibat susulannya ialah merambah pada tradisi politik dan perkaderan yang berbeda satu sama lain. HMI MPO memperoleh sandaran dan silsilah tradisi pemikiran dan keislamannya pada tokoh-tokoh HMI senior seperti Deliar Noer, Imaduddin Abdurrahim, Endang Saefuddin Ansari, Ibrahim Madilau, Adi Sasono, AM Saefuddin, Amien Rais, untuk menyebut di antara tokoh-tokohnya. Dan muara dari semua aliran pemikiran para tokoh tersebut berujung pada sosok Mohammad Natsir sebagai bapak yang melindungi dan menyemangati. Itulah sebabnya, HMI MPO sangat dekat dengan tokoh yang disegani oleh dunia Islam ini. Lagi pula secara sikap politik terhadap negara Orde Baru, memiliki kesamaan dan paralel dengan HMI MPO. Seperti yang ditulis sebelumnya, Mohammad Natsir termasuk penanda tangan Petisi 50, hal mana kelompok ini diakui sebagai oposisi bagi Orde Baru. Akbar Tanjung dalam sambutannya pada buku 75 Tahun Deliar Noer, dengan terbuka menyatakan bahwa HMI MPO terkait secara pemikiran dengan Deliar Noer. Sedangkan HMI DIPO terkait pemikiran dengan Nurcholish Madjid. Yang pertama, oposisi kritis terhadap Orde Baru. Warna perilaku keagamaannya bersifat islamisasi yang tidak diharapkan oleh Orde Baru, dan pada batas tertentu, mendorong tren identitas dan formalisasi Islam di wilayah publik, seperti pemakaian jilbab pada mahasiswi dan bom wacana islamisasi ilmu dan implementasi ekonomi Islam. Sedangkan HMI Dipo, bergerak lain. Landasan pemikiran keislaman HMI Dipo sepenuhnya diilhami dan dipengaruhi oleh wawasan Nurcholish Madjid atau Cak Nur tentang fungsi dan kedudukan Islam terhadap situasi Orde Baru yang diciptakan rezim dengan kampanye tegas pembangunan atau developmentalisme. Dalam hal ini, Cak Nur berhasil menyiapkan kerangka teoritik dan pendekatan penyesuaian teologis terhadap isu dan kepentingan politik Orde Baru, baik dalam perkara memaksimalkan partisipasi masyarakat maupun dalam mendukung rencana transformasi dari agraris ke industri. Isu pembaruan pemikiran Islam yang dikampanyekan oleh Cak Nur berada dalam kerangka modernisasi besar-besaran yang dilancarkan oleh rezim Orde Baru. Dalam hubungan ini, sumbangan pemikiran Cak Nur sangat menolong kewibawaan dan keberhasilan misi Orde Baru. Pembaruan pemikiran Islam ini salah satu titik tekannya ialah merumuskan dan meletakkan Islam sebagai dasar etik dan melupakan Islam sebagai golongan politik dan proyeksi politik tersendiri, berdampingan dengan golongan politik yang ada. Slogan Islam Yes, Partai Islam No, merupakan penjelmaan dari hal tersebut. Sebab jika masih meletakkan pendekatan semula, yaitu Islam sebagai golongan politik dan ideologis, maka problem penyesuaian dengan arus politik Orde Baru yang menekankan deideologisasi, menimbulkan kesukaran adaptasi politik bagi rekan-rekan Cak Nur yang tengah bergabung dengan Orde Baru. Cak Nur dalam hal ini berhasil memberi legitimasi teologis bagi para aktivis muda HMI di masa awal Orde Baru untuk masuk sepenuhnya ke dalam sistem tanpa suatu dilema teologis. Di antara yang terkenal misalnya, Abdul Gafur, Akbar Tanjung, Marâie Muhammad, Soegeng Sarjadi, Jusuf Kalla, Fahmi Idris, Sulastomo, dan masih banyak lagi. Belum dilist yang berkiprah di daerah-daerah. Dapur pemikirannya berada dalam lembaga kajian Paramadina yang dipimpin langsung oleh Cak Nur. Praksis politiknya pada Golkar, birokrasi pemerintahan, dunia usaha, dan kampus-kampus IAIN. Sejak saat itu, kedua pendekatan orang-orang HMI terhadap Orde Baru ini berjalan masing-masing. Cak Nur dkk melancarkan pendekatan adaptasi, integrasi dan partisipasi aktif di dalam sistem politik Orde Baru. Kelompok HMI yang lain, meletakkan diri di luar sistem Orde Baru dan secara teratur melancarkan kritik, bahkan membangun oposisi. Kelompok kedua ini sulit untuk tidak dikaitkan dengan DDII dan sosok Mohammad Natsir. Teoritikus terkemukanya ialah Deliar Noer dan Amien Rais. Ketika terjadi pemaksaan asas tunggal Pancasila, kelompok kedua yang tadinya tidak terinstitusionalisasi, dengan cepat mengkristal menjadi HMI MPO. HMI MPO ini tidak bisa dianggap remeh dalam masalah polarisasi HMI, mengingat basisnya terdiri dari Cabang-cabang utama, seperti Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, Semarang, Purwokerto, dan Palolo. Dalam perjalanannya, HMI MPO pun berkembang survive dan sudah barang tentu memiliki andil dalam proses runtuhnya Orde Baru. Iktibar Tulisan ini tidak berambisi untuk menjadi survei dinamika perjalanan politik di Indonesia. Tetapi sedikit banyak telah membentangkan bagaimana berbagai arus pembentuk sejarah Indonesia saling bersaing dan arus reformis Islam yang di dalamnya terdapat HMI, telah mengalami dinamik sejarahnya sendiri berhadapan dengan kekuasaan. Sekarang, pasca reformasi dan kehidupan politik kembali ke iklim liberal, apakah yang dicanangkan HMI, lebih tepatnya para elitnya, di dalam memenangkan masa depan bagi mereka? Proyeksi dan aspirasi reformis Islam di masa lalu untuk meraih kehidupan yang menguntungkan bagi Indonesia dan khususnya, bagi konstutein reformis Islam, masihkah membara sebagai misi HMI? Dan bagaimana hal itu dirumuskan di tengah situasi berubah seperti sekarang ini, saat mana HMI terdapat dua âpartaiâ HMI MPO dan HMI Dipo. End ~ Syahrul Efendi Dasopang, Mantan Ketua Umum PB HMI
Views 7,239 Gerakan sejumlah kader HMI-MPO di Universitas Negeri Makassar UNM untuk melakukan pembaharuan dan penyegaran di tubuh HMI-MPO dalam lingkup UNM, harus dilihat sebagai sikap kritis atau koreksi atas fenomena yang terjadi di HMI-MPO dewasa ini, baik di level Cabang Makassar maupun di tingkat nasional. Gerakan itu berangkat dari kenyataan memilukan bahwa eksistensi HMI-MPO di UNM benar-benar telah sampai di titik nadir. Gerakan ini juga dilandasi oleh perlunya HMI-MPO di UNM diproteksi dari paparan konservatisme agama dan pragmatisme-politis yang belakangan begitu kuat melanda HMI-MPO. Bagi gerakan HMI-MPO di Cabang Makassar, UNM sendiri merupakan kampus yang memiliki persentuhan historis dan ideologis yang demikian kuat dengan HMI-MPO sejak dari dulu. Setidaknya ada tiga alasan kenapa HMI-MPO di UNM perlu dirawat dengan baik. Pertama, UNM dulu bernama IKIP Ujung Pandang merupakan kampus legendaris bagi eksistensi dan perjuangan HMI-MPO di Makassar di era Orde Baru dan awal Reformasi. Pasca HMI-MPO mendeklarasikan diri di Makassar sekitar tahun 1990, seluruh komisariat di lingkungan UNM langsung bergabung dengan HMI-MPO. Adalah Sulhan Yusuf yang menjabat Ketua Umum HMI Korkom IKIP Ujung Pandang ketika itu, yang juga merupakan deklarator HMI-MPO di Makassar. HMI Korkom IKIP UP dan komisariat-komisariatnya yang semula netral atas dualisme HMI di tingkat pusat, langsung beralih menjadi HMI-MPO usai deklarasi HMI-MPO Makassar. Tak ada satu pun kampus di Makassar yang melakukan hal yang sama. Sebagian besar komisariat dan Korkom yang terbentuk kemudian, dibangun nyaris dari nol bahkan dari nol sama sekali. Perpindahan revolusioner yang dilakukan HMI Korkom IKIP UP beserta komisariat-komisariatnya itu merupakan sumbangan terbesar HMI IKIP/UNM terhadap eksistensi HMI-MPO Cabang Makassar hingga hari ini. Kedua, UNM menjadi satu-satunya kampus besar di Makassar di mana kader-kader HMI-MPO berpengaruh sangat kuat baik secara kultural maupun struktural di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, dari level jurusan, fakultas, hingga universitasâkendati dalam 10 tahun terakhir hal itu kian melemah. Jabatan-jabatan struktural kemahasiswaan di IKIP/UNM seperti Senat Mahasiswa, BPM, maupun BEM/MAPERWA di semua level, banyak diduduki oleh kader-kader HMI-MPO, utamanya di penghujung Orde Baru dan awal Reformasi. Tradisi yang kuat dan panjang akan pengaruh atas lembaga-lembaga intra-kampus itu oleh anak-anak HMI-MPO hanya berlangsung di IKIP/UNM, dan nyaris tak ditemukan di kampus-kampus besar lainnya di Makassar. Sikap kritis yang tumbuh di lingkungan HMI-MPO terhadap Orde Baru lantas ditularkan oleh anak-anak HMI-MPO itu ke lembaga-lembaga intra-kampus IKIP/UNM, yang menyebabkan kampus IKIP UP menjadi salah satu pelopor utama di awal-awal gerakan Reformasi 1998 di Makassar. Ketiga, UNM dapat disebut sebagai benteng terakhir bagi Islam yang berwatak pluralis dan inklusif di tubuh HMI-MPO Cabang Makassar. Di UNM, anak-anak HMI-MPO berhasil mendirikan tahun 1994 dan mengawal sebuah lembaga dakwah kampus LDK tingkat universitas, bernama UKM LKIMB UNM, yang merupakan satu-satunya LDK di Makassar, bahkan mungkin di Indonesia yang mengusung Islam pluralis dan inklusif. Di tengah eksisnya LDK-LDK di PTN-PTN se-Indonesia yang beraliran salafi, Ikhwanul Muslimin, maupun Hizbut Tahrir, UKM LKIMB adalah LDK yang berdiri tegak sendirian mengusung âIslam Keindonesiaanâ yang dasar pemikirannya salah satunya berpijak pada pemikiran Nurcholish Madjid seorang raksasa pemikiran Islam di Indonesia yang merupakan mantan Ketua Umum PB HMI. UKM LKIMB pula tampaknya satu-satunya LDK dari PTN besar se-Indonesia yang berada di bawah pengaruh HMI-MPO hingga hari ini. Wabah di Tubuh HMI-MPO Anak-anak HMI-MPO di UNM utamanya beberapa alumninya, tentu tidak memiliki cara pandang yang tunggal dalam melihat fenomena yang berkembang di HMI-MPO Cabang Makassar maupun PB HMI. Sebagian dari mereka tak mempersoalkan fenomena yang ada, bahkan memberikan dukungan atas itu. Namun demikian, saya dan beberapa kawan yang masih terus tersambung hingga saat ini dengan anak-anak HMI-MPO yang aktif di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, memandang bahwa apa yang terjadi di tubuh HMI-MPO dewasa ini perlu dikoreksi. Bagi kami, setidaknya ada empat penyakit yang demikian mewabah di tubuh HMI-MPO, baik di Cabang Makassar maupun di PB, yaitu Pertama, konservatisme agama. Di HMI-MPO Cabang Makassar khususnya, pengaruh konservatisme agama mulai menguat kembali dalam tahun-tahun terakhir, dibawa oleh sejumlah alumni HMI-MPO yang berideologi âislamisââyaitu mereka yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia baca Negara Islam atau Negara Syariat dan di dunia baca khilafah islamiyah. Kelompok ini mengusung Islam yang eksklusif, intoleran, sektarian, serta memusuhi kemajuan dan kebebasan berpikir. Selain bermaksud menanamkan watak pemikiran keislamannya di HMI-MPO, tujuan mereka yang lain adalah menyingkirkan anggota dan alumni HMI-MPO yang tidak sejalan dengan mereka yang mereka labeli secara sewenang-wenang sebagai âsyiahâ, âliberalâ, dan âkomunisâ. Belakangan, mereka berupaya dan berhasil mengangkangi latihan-latihan kader, utamanya Basic Training HMI-MPO, dengan turun tangan mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh membawakan materi di Basic Training. Akhirnya merekalah yang banyak mengisi materi-materi latihan-latihan kader itu. Celakanya, mereka membawakan materi dengan tidak berpedoman pada Khittah Perjuangan HMI, melainkan semata-mata menyampaikan sikap-sikap atau pemikiran keagamaannya sendiri yang konservatif tadi. Materi yang mereka sampaikan pun bersifat indoktrinatif, narasinya sempit dan kerdil, serta miskin diskursus intelektual lantaran mereka memang rata-rata bukan pembaca buku yang rakus. Kedua, infiltrasi ormas kepemudaan tertentu. Di HMI-MPO Cabang Makassar, tahun-tahun terakhir ini, sejumlah pegiat ormas kepemudaan tertentu berupaya mencengkramkan pengaruhnya. Mereka secara pelan membajak satu per satu anggota HMI-MPO untuk dijadikan anggota ormasnya. Mereka menjadikan HMI-MPO sebagai ladang untuk merekrut anggota ormasnya. Yang mereka rekrut adalah anggota aktif HMI yang menjadi tulang punggung perkaderan dan kelembagaan HMI Cabang Makassar. Akibatnya apa? Anggota HMI-MPO yang direkrut itu akhirnya tersita pula waktunya untuk mengurus ormas tersebut, di samping bahwa watak pemikiran dari ormas ini juga menguasai alam pikiran pengurus HMI-MPO. Sungguh celaka dua belas lantaran ormas kepemudaan ini sangat berbeda ideologinya dengan corak pemikiran Khittah Perjuangan serta identitas dan independensi HMI-MPO, sebab mereka cenderung pragmatis-politis, sektarian, dan mengusung politik identitas dalam gerakannya. Ketiga, politik partisan dan infiltrasi ormas alumni HMI-MPO. Politik partisan di lingkungan HMI-MPO kultural maupun âstukturalâ terlihat dengan jelas pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Memang tak ada sikap resmi organisasi HMI-MPO PB hingga Komisariat untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub itu, namun jamaah HMI-MPO bisa dikatakan secara mayoritas merupakan pendukung fanatik Anies. Sebagian mendukung Anies karena Anies merupakan alumni âasliâ HMI-MPO, sebagian yang lain karena faktor politik identitas atau karena faktor kedua-duanya. Alumni HMI-MPO utamanya yang berdomisili di Jakarta dan juga anggota aktif HMI-MPO terjun langsung di lapangan melalui apa yang diistilahkan sebagai âGerakan Turun Tanganâ untuk memenangkan Anies, dan berhasil. Di masa Pilgub itu pulalah konservatisme agama dan narasi politik identitas disuarakan secara lantang dan serius oleh sejumlah anggota aktif dan alumni HMI-MPO seperti yang banyak jejaknya di media sosial. Sikap partisan di lingkungan HMI-MPO secara luas, yang tidak lain adalah mengusung dan mendorong Anies Baswedan menempati posisi-posisi penting pemerintahan baca menteri, gubernur, presiden, mulai menguat sejak sekumpulan alumni mendirikan ormas Barisan Nusantara BN. Ormas ini boleh dikata âAnies-mindedâ atau âAnies-sentrisâ, padahal Anies sendiri bukanlah orang yang berkeringat apalagi berdarah-darah di HMI-MPO dari level paling bawah hingga pusat. Tak ada rekam jejak Anies yang meyakinkan di HMI-MPO secara kultural maupun struktural utamanya sejak ia masih berstatus anggota aktif HMI-MPO. Ormas BN sendiri mendefinisikan dirinya sebagai âperkumpulan orang yang berupaya memelihara kewarasan kelas menengah dan asa atas masa depan negeriâ. Dari definisi itu saja tampak bahwa ormas ini merupakan gerakan elitis. Soal kata âkewarasan kelas menengahâ ini akan saya bahas di artikel tersendiri kalau ada waktu karena agak mengusik nalar-diskursif saya. Dan upaya ormas ini mengusung Anies lebih cenderung dilatari oleh faktor pertemanan konco, kroni, bukan karena Anies punya gagasan besar yang benar-benar cemerlang. Karena Anies cukup menjual untuk didorong, maka didoronglah. Jadi, benar-benar pragmatis! Ibaratnya, Anies itu jarumnya dan BN itu adalah benangnya; ke mana Anies pergi, ke situ pula BN mengikutinya. Anies ikut Konvensi Partai Demokrat, ya BN ikut ke situ pula; Anies dukung Jokowi-JK, ya BN pro-Jokowi-JK; Anies direshuffle Jokowi, ya BN âbersikap kritis terhadap Jokowiâ kata tokoh BN; Anies memanfaatkan politik identitas, ya BN menutup mata saja; dan seterusnya. Sikap-sikap politik BN itu cukup mengontaminasi HMI-MPO, terutama karena tokoh-tokoh BN adalah patron di lingkungan Cabang dan PB; mereka aktor-aktor heroik yang cukup diidolakan oleh anak-anak HMI-MPO utamanya di masa silam termasuk oleh saya juga. Hal ini diperparah oleh sikap pengurus HMI-MPO yang sulit menjaga jarak dengan tokoh-tokoh BN itu disebabkan oleh faktor kedekatan personal, hubungan senior-junior, pembangunan networking, dan sumber finansial bagi HMI. Keempat, politik praktis. Pada Kongres HMI-MPO periode-periode belakangan ini, aroma politik transaksional kian menyengat hidung. Isu-isu mengenai politik uang money politics sangat marak diungkap oleh sejumlah peserta Kongres, kendati sangat sulit dibuktikan sebab tak ada dari peserta Kongres itu yang berani bersaksi secara jujur dan terbuka. Bentuk politik uang itu utamanya berupa janji pemberian tiket pulang ke daerah masing-masing bagi delegasi Kongres. Para kandidat yang suaranya kuat di Kongres itu, umumnya bekerja jauh-jauh hari sebelum Kongres dimulai. Pencalonan mereka dilakukan secara sistematis bak politisi profesional, mulai dari menggalang dana kampanye, mendekati dan melobi alumni-alumni berpengaruh di cabang-cabang, minta restu ke alumni-alumni yang cukup populer, hingga membentuk tim sukses yang beroperasi secara teknis di lapangan. Di antara kandidat yang bertarung di Kongres itu memang punya pengalaman bekerja sebagai tim sukses di pilkada ataupun pemilu, bahkan ada di antaranya yang jelas-jelas merupakan anggota partai politik. Saya sendiri memperoleh informasi yang tampaknya cukup meyakinkan tentang salah seorang kandidat Ketum PB yang menemui seorang tokoh daerah untuk menggalang dana pencalonannya sebagai Ketum PB, dan oleh tokoh daerah tersebut ia diberi sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Dan patut diduga kuat bahwa sang kandidat Ketum PB tersebut menemui lebih dari satu tokoh yang bisa memberinya donasi untuk biaya kampanyenya di Kongres. Itulah yang membuat saya cukup mempercayai isu seputar politik uang di Kongres HMI-MPO meskipun tak bisa saya buktikan. Di masa lalu, sesungguhnya para politisi semacam ini memang ada di HMI-MPO, tapi jumlahnya kecil dan pengaruhnya juga kurang signifikan, utamanya karena model kayak begini dimusuhi oleh anak-anak HMI-MPO. Kenapa? Karena standar moralitas anak-anak HMI-MPO di zaman lalu memang sangat tinggi. Tapi entah kenapa belakangan justru mereka mendapat panggung, diusung, bahkan dipilih di dalam Kongres. Cabang-cabang HMI-MPO pun kelihatannya tak mempersoalkan lahirnya fenomena baru semacam ini, entah karena mereka lugu, pandir, ataukah karena memang ikut menikmatinya. Suksesi di Kongres ke-32 Kongres HMI-MPO ke-32 di Kendari beberapa waktu lalu memberikan gambaran betapa HMI-MPO kian meninggalkan watak aslinya yang ideologis-intelektualis sebagaimana tertuang dalam dokumen Khittah Perjuangan serta tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI, menjadi berhaluan pragmatis-politis. Dua orang kandidat yang bertarung tercatat pernah terlibat politik praktis, baik sebagai anggota parpol maupun sebagai ketua tim sukses sayap pemuda untuk kandidat gubernur di pilkada, yang dikuatkan oleh bukti-bukti berupa foto dan jejak digital di dunia maya. Anehnya, hal itu dimaklumi dan diterima belaka oleh cabang-cabang HMI-MPO tanpa sikap kritis yang memadai. Siapa pun dari tiga kandidat yang maju itu, kemudian terpilih, ya sebenarnya sama saja, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Dan benar saja, Ketua Umum PB yang terpilih adalah sosok yang secara integritas sangat dipertanyakan, dan secara perkaderan dan perjuangan di HMI-MPO boleh disebut nol besar. Affandi Ismail, Ketum PB yang terpilih itu, merupakan junior saya di UNMâjuga di IPMIL sebuah organ mahasiswa daerahâtapi dia masuk UNM di tahun ketika saya sudah tamat. Saya kenal dengan dia, tapi kenal begitu saja, bukan kenal secara akrab. Saya justru tidak tahu kalau dia anak HMI-MPO, setahu saya malah dia anak HMI-Dipo dan banyak bergaul dengan anak-anak HMI-Dipo. Saya baru tahu dia anak HMI-MPO ketika secara tiba-tiba ia dimasukkan dalam kepengurusan PB HMI-MPO. Di panflet kampanyenya yang tersebar di medsos, tertulis bahwa ia LK I di Cabang Makassar 2011, LK II di Cabang Palu 2013, LK III di Cabang Yogyakarta 2016, dan SC di Cabang Jakarta 2017. Di UNM dia kuliah di jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2005. Dalam 2-3 hari ini saya menggali informasi dengan menghubungi beberapa orang yang cukup mengenal dia selama dia kuliah di UNM. Dari informasi-informasi itu saya secara subjektif menyimpulkan bahwa dia merupakan sosok yang cukup kontroversial dalam aspek integritas sejak dia masih kuliah. Boleh dikata, dia adalah seorang âpemainâ. Dia juga rupanya petualang organisasi kemahasiswaan. Cukup banyak organisasi kemahasiswaan ekstra-kampus yang dia masuki, HMI-MPO hanya salah satunya. Sebelum masuk HMI-MPO, ia terlibat lama di sebuah organisasi berhaluan Marxis yaitu Pembebasanâmeski namanya mirip, organ ini beda dengan Gema Pembebasan yang berhaluan Hizbut Tahrir. Kalau dia masuk HMI-MPO tahun 2011, maka secara hitung-hitungan sederhana ia baru menjadi anggota formal HMI-MPO di tahun keenam ia kuliah, ya sekitar semester 12, dan setahun kemudian ia tamat dari kampus. Dengan demikian, praktis ia tidak berkarier secara berkeringat di komisariatnya. Apalagi Komisariat FIP UNM di tahun-tahun itu memang kurang bergairah. Sepanjang pengetahuan saya, dia juga tidak pernah aktif di kepengurusan cabang apalagi Badko. Ketika ia terpilih di Kongres, tidak sedikit warga HMI-MPO Cabang Makassar yang bertanya-tanya tentang dia. Hal itu wajar belaka lantaran ia memang tidak dikenal, asing sama sekali di lingkaran inti warga HMI-MPO Makassar. Oleh karena rekam jejaknya di kepengurusan HMI-MPO yang bisa disebut nihil itulah sehingga di panflet kampanyenya untuk pencalonan Ketum PB ia hanya menampilkan riwayat pendidikan di HMI beserta gelar akademiknya yang cukup panjangâseolah-olah deretan gelar akademiknya itu menduduki tempat istimewa dalam tradisi HMI-MPO tanpa mencantumkan riwayat organisasinya di HMI. Affandi pertama kali masuk struktur PB HMI-MPO di era PB HMI dipimpin oleh Fauzi. Kehadiran Affandi di kepengurusan PB itu cukup membantu Fauzi dalam menjalankan PB HMI, utamanya karena Affandi konon cukup berjasa dalam mendatangkan donasi untuk kepengurusan. âKeringatâ Affandi untuk HMI-MPO secara struktural tampaknya dalam hal membantu Fauzi untuk urusan donasi tersebut. Fauzi sendiri sepertinya punya semacam âutang budiâ kepada Affandi karena hal demikian. âKeringatâ dan âdarahâ Affandi untuk perkaderan dan kelembagaan HMI-MPO kalau mau dihitung-hitung ya tidak signifikan. Dia tidak pernah memimpin komisariat, korkom, cabang, badko, dan lembaga kekaryaan HMI, setidaknya sebagai presidium di struktur itu. Jadi staf bidang pun kayaknya tidak pernah. Dia sama sekali tidak pernah banting tulang untuk mendampingi kader-kader baru, membina komisariat dan korkom, mengurus cabang, membina atau membuka cabang-cabang baru, dan seterusnya. Karier kepemanduannya pun di latihan-latihan kader HMI-MPO bisa dikatakan nol besar. Dia baru ikut Senior Course tahun 2017, di mana setahun kemudian ia sudah ikut bertarung sebagai caketum PB HMI-MPO di Kongres ke-31 di Sorong. Lantas, hanya berselang tiga tahun saja ia menyandang predikat sebagai lepasan SC, ia sudah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Wah, luar biasa! Pertanyaannya sudah berapa LK-LK yang dia pandu, baik sebagai pemandu magang, pemandu biasa, maupun koordinator pemandu?; sudah berapa LK I dan LK II di mana ia bertindak sebagai pemateri, utamanya materi Khittah Perjuangan? Parahnya lagi, kelulusan SC-nya pun belakangan dipersoalkan oleh HMI Cabang Jakarta, tempatnya mengikuti SC, lantaran konon ia tidak memenuhi syarat jumlah training HMI yang mestinya dipandu. Dari situ kita bisa lihat bahwa Affandi tidak memiliki pengalaman apa-apa soal kepemanduan di HMI-MPO. Padahal, rekam jejak kepemanduan dalam diri seorang kaderlah yang akan menunjukkan sejauhmana tingkat kematangannya dalam ber-HMI-MPO. Salah satu identitas HMI adalah sebagai âorganisasi perkaderanâ. Dan salah satu bentuk perkaderan di HMI-MPO adalah latihan-latihan kader. Karier kepengaderan Affandi yang sangat prematur itu membuat saya berkesimpulan bahwa ia mungkin saja sudah membaca Khittah Perjuangan serta dokumen tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI-MPO, tapi saya yakin ia tak menjiwainya sama sekali. Kenapa? Jika saja ia menjiwainya secara penuh maka, menyadari rekam jejak kekaderan dan kejuangannya di HMI-MPO yang seperti itu, semestinya ia akan tahu diri untuk tidak mencalonkan diri baik di Kongres ke-31 maupun Kongres ke-32. Sayangnya, ia kurang peka barangkali juga bebal? terhadap rasa tahu diri itu. Lolosnya tiga kandidat bermasalah Ketum PB di Kongres ke-32 adalah sebuah kecolongan bagi HMI-MPO, dan terpilihnya Affandi sebagai Ketum PB HMI-MPO adalah sebuah kekonyolan. Karena faktor keluguan atau mungkin juga kepandiran? dari delegasi-delegasi cabang yang hadir di Kongreslah yang menyebabkan hal itu terjadi. Cabang-cabang kita kurang/tidak memiliki kepekaan keintelijenan yang memadai untuk mengendus keberadaan para penyusup alias âorang asingâ yang bergerak menumpang dan memengaruhi jalannya Kongres. Di lain sisi, standar moral yang digunakan oleh cabang-cabang untuk menilai tiap-tiap kandidat begitu rendah, untuk tidak menyebutnya diobral murah, sehingga kandidat-kandidat yang sesungguhnya moralitasnya berada di bawah standar menurut ukuran standar lama HMI-MPO yang sakral itu, akhirnya bisa lolos seleksi. *** Ada yang bertanya pada saya âKarena tampaknya HMI-MPO mulai tercemar dan tersusupi, lantas apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI-MPO yang dulunya merupakan majelis penyelamat dan bagaimana memulainya?â Ah, saya bingung dan gamang menjawab soal itu. Perasaan saya sendiri campur aduk antara marah, muak, kecewa, prihatin, dan malu. Duh! Kawan, angkat gelasmu dan bersedihlah bersama-sama!
TOKOH BESAR HMI - Prof. Dr. Hary Azhar Azis selaku Ketua Umum PB HMI Periode 1983-1986 dan Dr. Eggy Sudjana, SH. Selaku Ketua Umum PB HMI MPO Pertama Periode 1986-1988. Sultan/ Kendari, â Sarasehan Keumatan dan kebangsaan Kongres Ke XXXII Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO, dipastikan akan menjadi sejarah penyatuan HMI yang selama ini terbelah dua, ditengah peserta Kongres HMI MPO, Kedua Tokoh HMI tersebut adalah Prof. Dr. Hary Azhar Azis selaku Ketua Umum PB HMI Periode 1983-1986 dan Dr. Eggy Sudjana, SH. Selaku Ketua Umum PB HMI MPO Pertama Periode 1986-1988, menyampaikan keinginan mereka agar HMI bersatu kembali. Moment tersebut langsung disaksikan oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Adji dan Pejabatan Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy. Selain itu juga turut disaksikan Arief Rosyid Hasan Ketum PB HMI Periode 2013-2015, Muzakkir Djabir Ketum PB HMI MPO 2005-2007, Chozin Amirullah Ketum PB HMI MPO 2009-2011, dan Kanda Awalil Rizky Panitia Kongres HMI MPO pertama di Yogya, Puji Hartoyo Ketum PB HMI MPO Periode 2013-2015 dan Erwin Singajuru. Pada kesempatan tersebut Eggy Sudjana, menyampaikan bahwa sudah saatnya HMI bersatu, jika di zamannya bersama, Hary Azhar Azus, HMI terbelah menjadi 2 dua, yakni HMI MPO dan HMI DIPO, maka dizaman Zuhad adji dan Arya Kharisma Hardy, saatnyalah HMI menjadi satu. âJika zaman kami HMI terpecah, maka dizaman kalian berdualah HMI kembali bersatuâ, katanya, sontak tepuk tangan peserta kongrespun ikut menggema. Hal senada juga disampaikan, Hary Azhar Azis, dihadapan ribuan kader HMI MPO di dalam forum kongres, menurutnya secara identitas tidak ada lagi yang membedakan antar HMI MPO dan HMI, sebab kedua-duanya berazaskan Islam. Jika bisa bersatu, mengapa harus dua. Ia pun menegaskan bahwa ditataran Senior HMI tidak ada lagi HMI MPO dan HMI, sehingga secara tidak langsung itu merupakan Isyarat keinginan HMI harus bersatu. âSecara identitas tidak ada lagi yang membedakan antar HMI MPO dan HMI sebab kedua-duanya berazaskan Islam, Jika bisa bersatu, mengapa harus dua. Meski dulu sempat bersitegang, namun Saya dan Kang Eggy saat ini kembali mesra, terus masa kalian masih terpecah dua. Sudah saatnyalah HMI bersatu kembali,â Ucapnya. Perlu diketahui Sejarah terbelahnya HMI disebabkan UU Nomor 3/1985 yang disahkan pada 19 Februari 1985 mengharuskan Pancasila menjadi asas tunggal dalam setiap organisasi. âDalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pancasila yang dimaksud dalam Undang-undang ini ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.â Demikian bunyi penjelasan UU Nomor 3/1985 yang menggantikan UU Nomor 3/1975 tersebut. Pada saat itu HMI terbelah menjadi dua pasca diselenggarakannya Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima azas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan memilih beralih azas dari Islam ke pancasila, selanjutnya HMI pihak ini disebut sebagai HMI DIPO, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta Dengan Ketua Umum PB HMI Saat itu adalah Hary Azhar Azis. Sedangkan HMI yang tetap mempertahankan azas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO Majelis Penyelamat Organisasi dengan ketua Umum PB HMI Aggy Sudjana. Karena alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim Orde Baru, maka melalui Kongres Padang disepakatilah penerimaan asas tunggal Pancasila. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada asas Islam. Hingga saat ini upaya untuk menyatukan HMI kembali sedia kala terus dilakukan dan pertemuan ini akan menjadi pondasi awal bersatu kembali. Tim
ï»ż- Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI adalah organisasi mahasiswa yang berdiri di Yogyakarta pada 5 Februari 1947. Organisasi ini diprakarsai oleh seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam STI atau yang sekarang disebut UII, yakni Lafran Pane. Salah satu alasan Lafran mendirikan HMI adalah karena mahasiswa pada masa itu masih banyak yang belum benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran agama HMI, Lafran berharap para mahasiswa lebih tahu menerapkan ajaran agama dengan baik dan benar dalam kehidupan. Baca juga Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah Asal-usul Pada 1946, suasana politik di Indonesia, khususnya ibu kota Yogyakarta, masih mengalami pergolakan karena Partai Sosialis dengan Masyumi. Partai Sosialis menitikberatkan perjuangan dalam memperoleh pengakuan Indonesia dengan cara diplomasi, sedangkan Masyumi berpegang pada perjuangan bersenjata dalam melawan Belanda. Masih di tahun yang sama, terbentuk organisasi bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta PMY, mayoritas anggotanya mendukung Partai Sosialis. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947, para mahasiswa yang berideologi murni bersama-sama berusaha melawan. Namun, di saat yang sama, Partai Sosialis berusaha untuk mendominasi PMY. Mahasiswa yang menolak keras jika Partai Sosialis berusaha menguasai PMY kemudian memilih mendirikan organisasi baru. Salah satunya Lafran Pane, mahasiswa semester I Fakultas Hukum STI sekarang UII. Baca juga Partai Masyumi Pembentukan, Ideologi, Tokoh, dan Pembubaran Lafran mengadakan beberapa kali pertemuan dengan teman-temannya untuk membahas mengenai gagasan pembentukan organisasi mahasiswa baru yang lebih bernapaskan Islam. Pada 5 Februari 1947, Lafran mengadakan rapat dadakan di sela jam kuliahnya di salah satu kelas di STI. Dalam pertemuan itu Lafran mengatakan bahwa persiapan pembentukan organisasi baru sudah 14 mahasiswa yang ikut bergabung dalam rapat pun mendukung gagasan Lafran. Akhirnya, tercetuslah Himpunan Mahasiswa Islam HMI pada 5 Februari 1947. Tujuan HMI Organisasi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu Mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam Baca juga Indische Partij Pendiri, Latar Belakang, Program Kerja, dan Penolakan Tokoh HMI Adapun tokoh-tokoh dalam HMI, yaitu Ketua Lafran Pane Wakil Ketua Asmin Nasution Penulis I Anton Timoer Djailani Penulis II Karnoto Zarkasyi Bendahara I Dahlan Husein Bendahara II Maisaroh Hilal dan Soewali Anggota Yusdi Gozali dan Mansyur Perpecahan Seiring berjalannya waktu, kegiatan yang dilakukan HMI semakin mendapat dukungan dari pawa mahasiswa Muslim Indonesia. Ketika nama HMI semakin terkenal, organisasi ini memiliki permasalahan yang harus dihadapi. Setelah Kongres HMI ke-15 pada 1983, pada 1986, HMI memutuskan menerima asas tunggal Pancasila yang diterapkan rezim Orde Baru. Baca juga Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru Dengan demikian, asas HMI sudah bukan lagi Islam, melainkan Pancasila. Perubahan asas dalam HMI ini tidak jauh dari alasan politik dan adanya tawaran-tawaran menarik lainnya. Sebagian besar anggota HMI yang tidak setuju dengan perubahan asas ini pun masih terus bertahan dan mencoba membuat HMI berasaskan Islam lagi. Sejak saat itu, HMI terbagi menjadi dua. Pertama, HMI DIPO terletak di Jalan Diponegoro Jakarta dan HMI MPO Majelis Penyelamat Organisasi. Setelah Orde Baru berakhir, tahun 1999, HMI kembali menerapkan asas Islam di dalam organisasinya. Namun, hal ini tidak lantas membuat HMI DIPO dan HMI MPO bersatu, karena adanya perbedaan karakter dan tradisi organisasi. HMI DIPO lebih cenderung pragmatis, sementara HMI MPO bersikap kritis. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
apa itu hmi dipo dan mpo
